SLEMAN – Sebanyak 141 anggota DPRD Kabupaten, Kota, dan Provinsi dari Partai Persatuan Pembangunan atau PPP berkumpul di Yogyakarta pada Jumat malam. Pertemuan ini digelar dalam forum diskusi kelompok dengan menghadirkan pakar ilmu sosial dan ilmu politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno.

Dalam forum diskusi kelompok ini, 141 anggota DPRD PPP membahas strategi menghadapi Pemilu 2029, termasuk upaya memperkuat mesin partai dan meningkatkan dukungan masyarakat.

Para kader PPP menyatakan tekad untuk mendorong partainya kembali memiliki keterwakilan di DPR RI. Mereka juga menargetkan penguatan basis pemilih, termasuk dengan mengoptimalkan peran kader di daerah.

"Di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi seluruh Indonesia berkumpul, kami total 141 orang yang usianya 35 tahun ke bawah. Di mana kami semua komitmen, tujuan kita satu, cita-cita kami satu 2029 harus kembali ke Senayan. Sebenarnya kalau optimis, kami sangat optimis untuk lolos ke Senayan. Mau 4% atau 5% pun kami sangat optimis, mengingat suara kami di tingkat provinsi dan kabupaten, kota itu di atas 6%" ujar Imam Fauzan Amir Uskara selaku Bendahara Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan.

Dalam forum tersebut, Adi Prayitno menyebut PPP masih memiliki basis pemilih loyal yang dapat menjadi modal menghadapi Pemilu 2029. Berdasarkan survei yang dirujuknya pada Agustus 2026, elektabilitas PPP tercatat 3,4 persen.

"Saya membacanya, survei yang kita lakukan di bulan Agustus di mana elektabilitas PPP itu 3,4%, saya menduga itu adalah strong dan loyal voter yang dimiliki oleh PPP. Oleh karena itu, kalau dalam kurun waktu 3 tahun menuju 2029 PPP melipatgandakan mesin politiknya, mencari caleg-caleg yang kompeten yang bisa meningkatkan elektabilitas partainya, bukan tidak mungkin PPP itu bukan hanya melampaui 4%, tapi hanya urusan 5% atau 6% pun PPP sangat mampu bisa melakukan itu" ujar Adi Prayitno selaku Pengamat Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah.

Sementara itu, ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029 masih menjadi bagian dari penataan regulasi. Mahkamah Konstitusi sebelumnya menyatakan ketentuan empat persen berlaku secara bersyarat untuk Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya, dengan perubahan norma dan besaran ambang batas menjadi bagian yang harus ditinjau.

Konsolidasi ini diharapkan memperkuat kerja-kerja kader di daerah, sekaligus menjadi bagian dari persiapan PPP menuju Pemilu 2029.

 

Reporter: Widi RBTV

Penyunting Artikel: Lindah