KULON PROGO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulon Progo, menyoroti sejumlah kebijakan Pemerintah Kabupaten, dalam rapat paripurna peringatan hari jadi Kulon Progo KE-75. DPRD mendorong agar kebijakan pemerintah lebih berpihak pada kemakmuran masyarakat.
Ketua DPRD Kulon Progo, Aris Syarifuddin menyampaikan, sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian meliputi pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan UMKM. Menurutnya, berbagai upaya telah dilakukan, namun penentuan skala prioritas tetap perlu dimatangkan, menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran.
Khusus di sektor infrastruktur, DPRD mendorong agar program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat terus dilanjutkan. Termasuk program padat karya, yang diharapkan dapat membantu menjawab kebutuhan pembangunan di tingkat kalurahan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga.
"Harapan kami di DPRD, sebagai representasi dari wakil masyarakat Kabupaten Kulon Progo berharap yang pertama, mungkin kaitannya dengan pemerataan pembangunan, kemudian semua hal, dari pendidikan, UMKM, kemudian semuanya ini juga harus bagaimana bisa kebijakan-kebijakan pemerintah ini bisa benar-benar bernuansa pada masyarakat Kulon Progo. Tentu ini menjadi apa yang sorotan khusus kami, berkaitan dengan mungkin beberapa kebijakan yang, yang kami, di rasa kami tidak pas, kita, kita dorong untuk bagaimana pemerintah Kabupaten Kulon Progo ke depan meningkatkan kinerja" ujar Aris Syarifuddin selaku Ketua DPRD Kulon Progo.
Selain infrastruktur, penguatan UMKM juga dinilai penting, agar pergerakan ekonomi dapat dirasakan secara merata, hingga ke wilayah pelosok Kulon Progo. DPRD berharap, kebijakan pemerintah daerah ke depan semakin berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan warga.
Reporter: BAGAS RBTV
Peyunting: Kirani Saragih
