KULON PROGO - Rencana pemerintah pusat mengangkat P3K Paruh Waktu dengan pembiayaan dari APBN pada 2027 mendatang mendapat respons positif dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Skema ini dinilai dapat membantu mengisi kekosongan Aparatur Sipil Negara (ASN), seiring banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun.
Pemkab Kulon Progo menyebut, kekosongan ASN saat ini berdampak pada struktur organisasi dan tata kerja di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bahkan, terdapat OPD dengan tingkat keterisian personel di bawah 60 persen.
Pengangkatan P3K Paruh Waktu dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan personel. Pemkab Kulon Progo juga terus berupaya mengoptimalkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk menopang kebutuhan pembangunan daerah.
Jika skema pembiayaan P3K Paruh Waktu dari APBN dapat direalisasikan, Pemkab Kulon Progo menilai beban belanja rutin pegawai di daerah dapat ditekan. Pemerintah daerah berharap, rencana ini segera memiliki kejelasan agar dapat mendukung kelancaran tata kelola pemerintahan.
“Dan tentunya dari P3K Paruh Waktu akan mengisi P3K lagi sesuai dengan kebutuhannya, melalui syarat dan ketentuan yang berlaku. Soalnya, berarti ada mekanisme, pencapaian tentunya naik lagi nanti. Kemungkinan besar mengisi porsi P3K Paruh Waktu, kemudian menunjang terus. Artinya bukan berarti secara instan tanggung jawab keuangan daerah itu menjadi semakin ringan, tetapi hanya bergeser” ucap Agung Setyawan selaku Bupati Kulon Progo.
Reporter : Bagas RBTV
Penyunting Artikel : Purnasari Nuraini
