KARANGANYAR, JAWA TENGAH - Pengadilan Negeri Karanganyar menolak permohonan praperadilan yang diajukan LP3HI terhadap Kejaksaan Negeri Karanganyar, terkait penyidikan dugaan korupsi pembangunan Masjid Agung Karanganyar.
Dalam sidang Senin 5 Oktober, Hakim Tunggal Widana Anggara Putra menyatakan, tidak ditemukan adanya penundaan penyidikan yang tidak sah oleh kejari karanganyar.
Meski permohonan praperadilan ditolak, proses penyidikan kasus tersebut masih berlanjut. dalam penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik baru, Kejaksaan telah memanggil sekitar 20 saksi.
Salah satunya mantan Bupati Karanganyar Juliyatmono. Namun, Juliyatmono belum hadir dalam pemanggilan pertama. Kejaksaan menyatakan akan melakukan pemanggilan ulang sesuai prosedur.
“Di periksa tadi beberapa saksi, nah kemudian ujung persoalan ini adalah sudah menayangkan surat pemanggilan kepada Juliyatmono, Juliyatmono kemudian minta seperti biasanya penundaan. Habis ini kita nanti berkirim surat untuk meminta Kejari memanggil Juliyatmono yang kedua kalinya itu satu, kedua apabila mandet lagi harus di jemput paksa, dengan diterbitkan surat perintah membawa, nanti kalau itu tidak dilaksanakan oleh kejari, maka sebulan sejak sekarang kita mengajukan gugatan yang ke-6 “ujar Bonar David Yunianto, Kasie Intel Kejari Karanganyar.
Sementara itu, Koordinator MAKI sekaligus kuasa pemohon LP3HI Boyamin Saiman menilai, pemeriksaan para saksi dapat mengarah pada kemungkinan adanya tersangka baru.
Proses penyidikan sedang berjalan dan masih berjalan dan dalam tiap proses itu pasti ada tahapan – tahapan yang di lalui dan itu sedang kita lalui satu-persatu supaya sesuai dengan hukum yang berlaku, sejauh ini sudah kurang lebih ada sekitar 20 saksi, kurang lebih dan itu masih berlanjut terus” ujar Boyamin Saiman selaku Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).
Hingga Kini Juliyatmono masih berstatus sebagai saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
Reporter: HERU WARSITO RBTV
Penyunting: kirani saragih
