YOGYAKARTA - Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI) komisariat daerah DIY, kembali menyelenggarakan Expo, Seminar dan Short Course (ESS) 2026. Kegiatan yang digelar untuk ketiga kalinya sejak 2024 ini, berlangsung selama dua hari, pada 17 hingga 18 November 2026, di Grand Rohan Hotel Yogyakarta.

Expo, Seminar dan Short Course (ESS) 2026, Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI) komisariat daerah DIY, mengusung tema evaluasi dan rehabilitasi seismik bangunan eksisting, dengan tinjauan desain, assessment, monitoring, repair, strengthening, dan retrofit.

Sejumlah materi dibahas dalam kegiatan ini, mulai dari perancangan geoteknik dan struktur bawah, pengelolaan rekaman gerak tanah untuk analisis seismik, evaluasi dan rehabilitasi seismik gedung serta jembatan eksisting, hingga perkembangan ketentuan struktur beton, yang dilengkapi dengan berbagai studi kasus.

Ketua Haki Komda DIY, Dr. Hery Kristiyanto menyebut, salah satu pembahasan menarik dalam ESS kali ini adalah SNI 9273:2025, tentang evaluasi dan rehabilitasi seismik gedung eksisting.

Materi tersebut disampaikan langsung oleh para penyusun standar, sehingga menjadi kesempatan bagi peserta untuk berdiskusi dan memperdalam pemahaman mengenai penerapannya.

“Di antaranya terkait adanya SNI terbaru, yaitu SNI 9203 Tahun 2025. Jadi, cukup baru ya hasil evaluasi dari auditasi bangunan eksisting. Itu menjadi suatu keunggulan, kalau kita lihat selama saya ini kan banyak bangunan-bangunan eksisting. Yang harus dievaluasi, adalah evaluasi tentang keamanan, ini masalah keamanan, keselamatan masyarakat ya jadi. Itu juga harus disesuaikan dengan standar yang ada” ujar Dr. Hery Kristiyanto selaku Ketua HAKI Komda DIY.

Kegiatan ini diikuti 154 peserta, yang terdiri dari konsultan, akademisi, kontraktor, dan mahasiswa, dari kalangan akademisi, hadir pula 10 guru besar dari sejumlah perguruan tinggi, di antaranya UGM, ITB, Universitas Diponegoro, Universitas Andalas, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Universitas Islam Indonesia.

Peserta tidak hanya berasal dari Yogyakarta. Tetapi juga dari berbagai daerah, seperti Surabaya, Jakarta, Bali, Nusa Tenggara, Sumatra, Kalimantan, Dan Sulawesi. Hery berharap, kegiatan ini dapat mendorong penerapan standar yang tepat dalam proses evaluasi bangunan, demi menjamin keamanan dan keselamatan.

Pada kesempatan yang sama, Ir. Luthfi Faisal, Dari Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum menjelaskan, Indonesia merupakan wilayah rawan gempa, sehingga mitigasi bencana perlu diutamakan melalui langkah pencegahan dan antisipasi, bukan hanya bertindak setelah bencana terjadi.

Menurut Luthfi, pemerintah telah menyusun Standar Nasional Indonesia (SNI), sebagai acuan dalam evaluasi dan pembangunan gedung. Penerapan standar ini diharapkan dapat dikembangkan untuk infrastruktur lain termasuk jembatan.

Ia menambahkan, bangunan yang telah lama berdiri dapat mengalami penurunan ketahanan dan menjadi lebih rentan terhadap gempa. Karena itu, evaluasi kondisi bangunan perlu dilakukan untuk mengurangi risiko kerusakan hingga jatuhnya korban jiwa apabila terjadi bencana.

“Hubungan antara bahaya itu kan tidak bisa dihindari. Tapi kerentanan itu yang akan semakin membesar karena, khususnya di kota-kota besar tadi, itu apa otomatis kan populasi meningkat, pemaparan meningkat. Ini tidak bisa kita hindari. Jadi, sebenarnya risikonya akan semakin meningkat. Nah, ini perlu diantisipasi” ujar Ir. Luthfi Faisal selaku Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.

TIM KABAR JOGJA RBTV MELAPORKAN
Penyunting: Putri Kirani Saragih