YOGYAKARTA - Wacana mewajibkan generasi muda menempuh pendidikan hingga jenjang strata satu (S1) demi mempermudah akses ke dunia kerja merupakan langkah strategis yang berorientasi pada peningkatan daya saing sumber daya manusia. Di tengah pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif dan menuntut spesialisasi tinggi, ijazah pendidikan tinggi kerap menjadi standar minimal yang dipersyaratkan oleh banyak sektor industri untuk posisi-posisi profesional maupun manajerial.

Melalui program wajib belajar hingga tingkat sarjana, negara hadir untuk menghilangkan hambatan struktural, terutama persoalan tingginya biaya kuliah yang selama ini membatasi akses kelompok masyarakat menengah ke bawah. Jika pendidikan tinggi dijadikan kewajiban yang ditanggung atau disubsidi penuh oleh negara, ketimpangan kesempatan kerja dapat ditekan karena setiap anak memiliki peluang yang setara untuk memperoleh kualifikasi akademik dan keterampilan analitis yang dibutuhkan industri.

Selain memperbesar peluang diterima kerja, pendidikan S1 membekali lulusan dengan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta adaptabilitas terhadap perkembangan teknologi. Bekal ini membuat angkatan kerja tidak hanya siap mengisi lowongan yang tersedia, tetapi juga mampu berinovasi, meningkatkan produktivitas nasional, dan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian, investasi pendidikan di tingkat tinggi berpotensi mendorong mobilitas sosial secara vertikal sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Namun, penerapan kebijakan ini memerlukan kesiapan ekosistem yang matang agar tidak sekadar melahirkan pengangguran terdidik. Mewajibkan jenjang S1 harus dibarengi dengan penyelarasan kurikulum perguruan tinggi dengan kebutuhan nyata dunia usaha dan industri, pemerataan kualitas kampus di seluruh daerah, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai. Tanpa sinkronisasi antara dunia pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja, peningkatan standar kelulusan justru berisiko membuat persaingan kerja semakin padat pada level yang sama tanpa diikuti penyerapan tenaga kerja yang optimal.

Pada akhirnya, kebijakan wajib belajar hingga jenjang S1 untuk mempermudah akses kerja merupakan investasi jangka panjang yang sangat menjanjikan bagi kemajuan bangsa, asalkan dirancang secara komprehensif antara pembiayaan yang inklusif, mutu pendidikan yang relevan, dan ketersediaan lapangan pekerjaan yang selaras dengan kompetensi lulusan.

 

Penulis Artikel: Widya Zahra Saharani