YOGYAKARTA - Kepercayaan mengenai larangan pernikahan antara individu dari Suku Jawa dan Suku Sunda telah berkembang selama beberapa abad dalam kalangan sosial masyarakat di Pulau Jawa. Narasi tradisional yang beredar menyatakan bahwa pelanggaran terhadap larangan tersebut berkorelasi dengan potensi ketidakharmonisan domestik atau masalah finansial dalam rumah tangga. Kepercayaan ini memengaruhi sebagian keluarga dalam memberikan persetujuan pernikahan antarsuku tersebut.

 

Secara historis, kemunculan larangan ini berakar dari peristiwa perang di area Bubat pada tahun 1357 Masehi yang melibatkan pihak Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda. Peristiwa tewasnya rombongan otoritas Kerajaan Sunda beserta Putri Dyah Pitaloka Citraresmi di Lapangan Bubat memicu ketegangan hubungan diplomatik antar-kerajaan. Pasca-kejadian tersebut, pihak otoritas Sunda mengeluarkan aturan internal yang melarang warganya menikah dengan masyarakat dari wilayah Majapahit.

 

Regulasi politik masa lalu tersebut kemudian berkembang menjadi narasi budaya yang diwariskan melalui tradisi lisan antar-generasi. Secara sosiologis, terdapat perbedaan karakteristik norma adat, dialek bahasa, serta pola kehidupan sosiokultural antara masyarakat Jawa dan Sunda yang memengaruhi pola komunikasi awal antar-keluarga.

 

Pada era modern, terjadinya integrasi sosial lintas suku dan akses pendidikan memengaruhi pola pikir masyarakat terhadap larangan pernikahan ini. Data sosiologis menunjukkan keberadaan pasangan suami-istri dari kombinasi Suku Jawa dan Sunda yang mampu mempertahankan stabilitas rumah tangga melalui penerapan komitmen individu, manajemen konflik, serta pola komunikasi dua arah.

 

Penulis: Lindah Oktarina